| Tahun | Tata Ruang | Pengukuran & Pemetaan/Infrastruktur Keagrariaan | Hubungan Hukum dan Keagrariaan | Penataan Agraria | Pengadaan Tanah | Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah | Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah | Lain-lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submition (OSS) untuk berbagai layanan perijinan yang berkaitan dengan tata ruang | Best practices PTSL pada obyek tanah Ulayat di Kantor Pertanahan Kab Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat | Best Practices Pelaksanaan Penataan Wilayah Pesisir dan Pendaftaran tanah | Analisis Best Practices Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kudus Melalui Konsep Konsolidasi Tanah | Analisis Praktik Terbaik (Best Practices) Penanganan Masalah Tumpang Tindih Pengusaan Pemilikan Tanah di Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha (HGU) dan Perhutani/Kehutanan | Sejarah kelembagaan agraria : perubahan, eksistensi, dan perjalanan kebijakan agraria, 1960-2024 | ||
| 2022 | Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Klaster K3 dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dampak dan Upaya Penyelesaiannya | Konstelasi dan Peran Elit Adat dalam Penentuan Sistem Tenurial dalam Praktek Pengelolaan SDA Masyarakat Hukum Adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT | Optimalisasi Akses Reform Dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat di Desa Rawajaya Kec.Bantarsari | Livelihood restoration dalam proyek pembangunan nasional: case study Pengadaan Tanah untuk PSN pengolahan minyak oleh Pertamina di Kabupaten Tuban | Kajian solusi atas status Penguasaan dan Kepemilikan Tanah-tanah di Sekitar Waduk Rawa Pening, Kabupaten Semarang | |||
| 2022 | Uji Validitas Peta Bidang Tanah (PBT) hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Faktor Penyebab dan solusinya | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri | Pembatalan Sertipikat Karena Kesalahan Administrasi “Studi Kasus Permasalahan 38 Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Salve Veritate Dengan Hak Milik No.4931/Cakung Barat Atas Nama Harto Khusumo Seluas 77.800 M². | |||||
| 2022 | Upaya peningkatan Kemanfaatan Basis Data PTSL Untuk Kepentingan Multiguna bagi Multipihak Melalui Pengembangan Multipurpose Kadaster di Kabupaten Boyolali | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul | Tipologi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan, faktor penyebab dan solusinya di Dirjen 7 | |||||
| 2022 | Upaya peningkatan Kemanfaatan Basis Data PTSL Untuk Kepentingan Multiguna bagi Multipihak Melalui Pengembangan Multipurpose Kadaster di Kabupaten Nganjuk | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul 2 | ||||||
| 2022 | Upaya penyelesaian bidang-bidang tanah kluster K4 dalam rangka mempercepat perwujudan desa/kelurahan lengkap di Kabupaten Klaten | |||||||
| 2022 | Upaya penyelesaian bidang-bidang tanah kluster K4 dalam rangka mempercepat perwujudan desa/kelurahan lengkap di Kabupaten Cilacap | |||||||
| 2021 | Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan kebijakan penataan ruang pasxa terbitnya UUCK dan Solusinya di Kab. Cilacap | Perkembangan validasi data pertanahan dan layanan berbasis elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung | Layanan Elektronik Office: Sertipikat Elektronik dan Validasi Data Di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto | Dinamika Dan Akselerasi Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Di Kabupaten Semarang | Catatan Kelemahan, Kekuatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sebelum UU Cipta KerjaStudi Kasus Di Provinsi Jawa Barat | Layanan Elektronik Pertanahan Validasi Data, Kelembagaan Dan Kewenangan, Keamanan Sert Aalat Bukti Di Pengadilan | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur ) | |
| 2021 | Sinkronisasi Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Kebijakan Tata Ruang Daerah Studi Kasus: Kawasan Aerotropolis Yogyakarta International Airport (YIA) | Layanan Elektronik Pertanahan: Validitas Data, Kelembagaan Dan Legalitas Layanan Elektronik Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Dan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur | Telaah atas layanan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Semarang | Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purworejo: Pengetahuan, Politik, Dan Implementasi Kelembagaan | Penilaian dan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah) |
||
| 2021 | Layanan Elektronik Pertanahan: Sertipikat Elektronik Dan Validasi Data Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Magelang | GTRA di Daerah Istimewa Yogyakarta | Catatan Kelemahan, Kekuatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sebelum UU Cipta KerjaStudi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ) | ||||
| 2021 | Dinamika Dan Akselerasi Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Pacitan | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah) |
||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Desa Tepus Kecamatan Tepus) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi di Kalurahan Candirejo Kepanewon Semin) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Di Kalurahan Bejiharjo Kecamatan Karangmojo) | |||||||
| 2021 | Solusi Sosio Ekologis Dalam Bingkai Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Kelurahan Kemadang Kecamatan Tanjungsari) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Di Kalurahan Kanigoro) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Kalurahan Jepitu Kecamatan Girisubo) | |||||||
| 2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi di Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Bleberan) | |||||||
| 2020 | Analisis Spasial Kesesuaian Antara LP2B Terhadap Penggunaan Tanah Saat Ini dan RTRW (Studi di Kabupaten Klaten) | Model Pelaksanaan Ptsl Menuju Pendaftaran Tanah Yang Berkualitas Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah) | Kepemilikan Tanah Bagi Warga Keturunan Tionghoa Di DIY | Menemukenali Problem dan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dan Pelepasan Kawasan Hutan | Tipologi Impact Pasca Pembangunan Infrastruktur Bandara YIA di Kabupaten Kulnprogo | Pengalihan Ilegal Tanah Redistribusi Bekas HGU No. 1 PT Tratak di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang | Pemetaan Karakter dan Tipologi Konflik Pertanahan serta Solusinya di Indonesia (Studi di Jakarta dan jawa Timur) | Model Pembelajaran Bahasan Inggris di Kampung Pare, Kediri |
| 2020 | Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Informal Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Selokan Mataram Yogyakarta) | Piloting Penerapan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Online Pendaftaran Tanah di Kanro Pertanahan Tegal | Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik : Kesiaoan, Pelaksanaan, Kelebihan, Kendala dan Solusi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandung) | Problematika Reforma Agraria di Kabupaten Gunung Kidul DIY | Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan/ Kegagalan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Tanah Nagari (Studi di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat) | |||
| 2020 | Evaluasi Implementasi PTSL_PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo | Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di Kabupaten Bantul Pasca Berlakunya UU Keistimewaan | Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Sebagai Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur | Permasalahan Pasca Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Ekonomi Pengadaan Tanah di Jawa Timur | ||||
| 2020 | Piloting Penerapan dan Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL_SIAP Sebagai Instrumen Akselerasi PTSL Yang Berkualitas di Kabuaten Bantul dan Klaten) | Potensi Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat | Identifikasi Lahan Masyarakat di Kawasan Hutan Menggunakan Citra Landsat di Kabupaten Banyuasin | Pemetaan Pemrasalahan Pengadaan Tanah Dan Solusinya di Indonesia | ||||
| 2020 | Kondisi Infrastruktur Geospasial Dasar Dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Menuju Kota Magelang Lengkap | Prospek Pembangunan Penatausahaan Pendafaran Tanah Sistem Publikasi Positif di Indonesia | Pola Konversi Penggunaan Lahan Untuk Zonasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di DIY, Indonesia | |||||
| 2020 | Metode Rapid Static Untuk Densifikasi Jaring Kerangka Horizontal Nasional (JHKN) Guna Keperluan Kadastral | |||||||
| 2019 | Uji Kesesuaian Peta Dasar Geo-KKP Magelang Terhadap Jaring Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) dan InaCORS | Karakteristik Tanah Adat/ Ulayat Di Indonesia (Studi di Provinsi Maluku) | Reforma Agraria : Tanah Obyek Reforma Agraria Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | Best Practices dan Kendala Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Skala Besar dan Skala Kecil Serta Solusinya di DIY | ||||
| 2019 | Peran Surveyor Kadastral Berlisensi Dalam Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap | Studi Karakteristik Dan Strategi Penguatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sumatra Barat (Relasi Kuasa Antara Hukum Negara Versi Hukum Adat Sumatra Barat) | Reforma Agraria : Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur) | Sistem Informasi Perubahan Nilai Tanah dan Nilai Kawasan Akibat Banjir ROB (Studi di Semarang) | ||||
| 2019 | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. | Karakteristik Tanah Adat Di Indonesia Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Ulayat Di Nusa Tenggara Timur | Kajian Kondisi Penggunaan Tanah di Daerah Berlereng dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Syudi di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo | |||||
| 2019 | Metadata Pertanahan Dalam Kerangka Kebijakan Satu Peta (One MAP Policy) di Kota Surakarta dan Salatiga Provinsi Jawa Tengah. | Pengakuan Dan Perlakuan Tanah Adat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Bengkulu | Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat Akselerasi Penerapan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat | |||||
| 2019 | Berbagai Persoalan Teknis dan Solusi Membangun Kadaster “Kota Lengkap” Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon | Karakteristik Tanah Adat/ Ulayat Di Indonesia (Studi Di Provinsi Kalimantan Tengah) | ||||||
| 2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten dan Kota Magelang | Implementasi Pelaksanaan Reforma Agraria Di Provinsi Bengkulu | ||||||
| 2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun | Pemaknaan Tanah Swapraja Kraton Kasapuhan Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon. | ||||||
| 2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 Dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya I | |||||||
| 2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Malang dan Kota Malang | |||||||
| 2019 | Membangun Basis Data Spasial-Tekstual Digital Terintegrasi untuk Kepentingan Layangan Online Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon) | |||||||
| 2018 | Multipurpose Cadastre : Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest ( Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ) | Praktik Pengakuan Tanah Adat “Druwe Desa” dalam PTSL di Kabupaten Bangli Provinsi Bali | Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Reforma Agararia di Kabupaten Sigi | Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terhadap Eksistensi Tanah Adat Di Kota Solok Provinsi Sumatra Barat | Pembentukan Bank Tanah dan Permasalahnnya (Lokasi: Jakarta) | Konflik Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaandi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang | ||
| 2018 | Studi Pengembangan Kadastre Multiguna di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah | Participatory Mapping : Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-nilai Pertanahan (studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dkk) | Progress dan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia : Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria ( TORA) Pelepasan Kawasan Hutan. | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Persiapan Sebagai Dasar Penetapan Lokasi dalam Menekan Timbulnya Permasahan dan memperlamcar proses Pengadaan Tanah di Jawa Timur | ||||
| 2018 | Kajian Teknis,Yuridis, Dan Sosio Ekonomis PTSL, di Kota Bandung | Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pendaftaran Tanah (secara umum) Dan PTSL di Provinsi Lampung | Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan RTRW di Daerah Istimewa Yogyakarta | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Jawa Tengah ( Studi Kasus PLTU Batang dan Perluasan Bandara Adi Sumarmo Solo | ||||
| 2018 | Kajian Pilihan Kebijakan Antara Perhutanan Sosial Dan Reforma Agraria Dalam Rangka Menyelesaikan Penguasaan Tanah Di Kawasan Hutan Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau | Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kota Bandung Dan Kota Bogor, Jawa Barat | ||||||
| 2018 | Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria di kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Persiapan Sebagai Dasar Penetapan Lokasi dalam Menekan Timbulnya Permasalahan Dan Memperlancar Proses Pengadaan tanah Di Jawa Tengah | ||||||
| 2018 | Penataan, Penguasaan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Pasca Tambang Di Provinsi Bangka Belitung | Kajian Peranan Dokumen Perencanaan Dalam Menentukan Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Jawa Timur(Kabupaten : Gresik,Sidoarjo, Pasuruhan, Probolinggo, Malang) | ||||||
| 2018 | Pengadaan Tanah Untuk Pembengunan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK), Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||||
| 2017 | Pemodelan Tata Ruang Berkelanjutan Untuk Wilayah Pulau –Pulau Kecil ( Studi Kasus Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumenep Jawa Timur | Pemetaan Metode Fotogrametri Dengan Wahana UAV/Drone : Direct Georefenrencing dan Inderect Georefenrencing Untuk Base Map Geo-KKP Web (Studi di Desa Kudu dan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur | Pola Penguasaan Tanah Adat Talang Mamak ( Studi Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Provinsi Riau ) | Pengelolaan Penggunaan Lahan Pertanian Melalui Peran Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah | Pola Sebaran Nilai Tanah di Sekitar Bandara Haji Fisabilillah Sebelum dan Sesudah Pengembangan Area Bandara di Tanjung Pinang Kepulauan Riau | Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah di Atas Tanah Aset BPN Hak Pakai No23/S.1. ( Studi di Kecamatan Sukareme Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung | ||
| 2017 | Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah | Sertifikasi Tanah Untuk Akses Modal ( Peran Aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen ) | Penataan Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan ( Studi Kasus di Perkebunan Gunung Mas PTPN VIII Kabupaten Bogor ) | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Studi Kasus Perluasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros | Problematika Perbatasan Indonesia Timur-Timor Leste ( Studi Kasus Penyerobotan Tanah di Daerah Distrik Oecusse dengan Kabupaten Timor Tengah Utara ) | |||
| 2017 | Implementasi Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap | Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Adat Samin | Dampak Konversi Penggunaan Tanah Pertanian Terhadap Swasembada Beras di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali | |||||
| 2017 | Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Utara | Restorasi Peran Tanah Sebagai Basis Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Petani ( Studi di Kabupaten Ponorogo ) | Menggagas Reforma Agraria dan Program Kepemilikan Tanah Komunal | |||||
| 2017 | Sertifikasi Tanah Lintas Sektor : Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 | |||||||
| 2016 | Integrasi Penataan Ruang Penggunaan dan Pemanfaatan-Penguasaan dan Pemilikan (DKI Jakarta) | Pengaruh Deformasi Kerak Bumi Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional di Sulawesi Tengah | Penyelesaian Pendaftaran Tanah Adat dan Penataan Ruang(Kalimantan Tengah) | Sulusi Kebijakan atas Kendala Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Evaluasi Ketersedisaan dan Penguatan Penguasaan Ruang Terbukia Hijau di Kota Purbalingga | Penyelesaian Administrasi Penguasaan Tanah Batam | ||
| 2016 | Model Buffer Zone Antara Hutan Lindung dan Tanah Milik Guna Penataan Ruang yang Lestari ( Studi Kasus di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau ) | Deformasi Titik Dasar Teknik dan Dampaknya Terhadap Survei-Pemetaan Kadastral di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara | Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap | Pola dan Sebarab Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Tahun 2016 | Valuasi Ekonomi Potensi Kehilanggan Lahan Pertanian Akibat Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo | Hak Prioritas dan Penyelesainnya | ||
| 2016 | Pengelolaan Penggunaan Lahan Pada Tanah Adat Dalam Penataan Ruang di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ( Kajian Berbasis Konsepsi Wilayah Tanah Usaha) | Dampak Deformasi Lempeng Bumi Terhadap Koordinat Titik Dasar Teknik di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara | Transmisi Sosial dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat | Mendengarkan Mereka yang “Kalah” : (Reaksi Politik Masyarakat Terdampak Atas Akuisisi Lahan Skala Luas di Pulau Padang ) | |||
| 2016 | Legalitas Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalaui Larasita di Kota Bandung | Pendorong Keberhasilan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Museum Kerajaan Jenggala Kediri ( Desa Pamenang, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Jawa Timur ) | ||||||
| 2016 | Aplikasi Menejemen Mutu Terpadu ( MMT) Untuk Layanan Publik di Bidang Pertanahan ( Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandung ) | Asas Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah | ||||||
| 2016 | Penerapan Azaz Kontradiktur Delimitasi Pada Pendaftaran Tanah Pertamakali di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen | |||||||
| 2016 | Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Di Terbitkannya UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Perbandingan di Provinsi DIY dan Kabupaten Kebumen | |||||||
| 2015 | Konstribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kabupaten Kendal | Optimalisasi Jaring Referensi Satelit Pertanahan Menggunakan Metode Hydrid Positioning System di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur | Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 | Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Melalui Pemaduserasian Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah ( Studi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ) | Dampak Pembangunan “Simpang Lima Gumul” Terhadap Perkembangan Nilai Tanah dan Properti (Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur | Penetapan Tanah Terlantar di Tratak Batang, Provinsi Jawa Tengah | Analisis hukun Untuk Penyelesaian Sengketa Penguasaan tanah Antara Masyarakat Adat Pulau Rempang Dengan Otoritas Batam | Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria : Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria |
| 2015 | Kadaster Kelautan Multiguna (Tinjauan Aspek Informasi Geospasial ) | Kompabilitas Petani Saat Legalisasi Aset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali | Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah dan Sosial Ekonomi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar | Tukar Guling (Ruislag) Hak Pakai No 9/ Unggasan Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) No 133 PK/PDT/2013(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali) | Perbandingan Antara Kapital Gain Pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi di Kabupaten Klaten ( Periode 2005-2014) | |||
| 2015 | Eksistensi Tanah Eks Swapraja ( Studi Kasus Tanah Sunan Ground Surakarta) | Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pengan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur | Konflik Agraria di PT Perkebunan Nusantara II Studi Kasus di Deli Serdang) | Body Of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan | ||||
| 2015 | Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Petani (Studi di Desa Prigelan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ) | Pengadaan Tanah untuk Pembengunan bagi Kepentingan Umum Flyover dan Jalan Tol : Masalah dan Penyelesainnya pada Tahap Pra dan Pasca Konstruksi | ||||||
| 2015 | Eksistensi Hak Prioritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang ) | |||||||
| 2015 | Kajian Hukum Perbedaan Pendapat Tentang Keberadaan Hak Prioritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan | |||||||
| 2015 | Peran Perangkat Desa / Masyarakat dalam Penyelesaian Permasalahan Pemetaan Kadasteral di Kabupaten Grobogan | |||||||
| 2015 | Status Pemilikan dan Penguasaan Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah | |||||||
| 2014 | Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Tanah Masyarakat Adat | Pola Konversi Penggunaan Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Daya Dukung Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah | Valuasi Ekonomi Potensi Besarnya Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) di Kantor Pertanahan Tipe A,B, dan C Sebagai Akibat Belum Digunakannya Peta zona Nilai Tanah ( Studi di Provinsi Jawa Timur ) | Kajian Hukum Penyelesaian Tanah Hak Milik Terlantar Studi Kasus di Kabupaten Jember | Urgensitas Perspektif Agraria Bagi Penegak Hukum | Merancang Tipologi Kantor Pertanahan Berbasis Kebutuhan di BPN RI | ||
| 2014 | Persepsi Aktor Lokal Terhadap Kebijakan Pertanahan di Kabupaten Cilacap. | Penataan Pertanahan Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sumatra Utara ( Topik Legal-Administrasi) | Tumpang Tindih Hak dan Ijin atas Tanahdi Kota Tarakan | Sektoralisasi Kelembagaan Pertanahan/Agraria | ||||
| 2014 | Pemberian Hak Atas Tanah di Sekitar Bantaran Sungai Kalianyar ( Studi di Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta) | Kajian Spasial Untuk Penataan Pertanahan Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sumatra Utara (Topik Spasial) | Konflik Pengelolaan Sumberdaya Agraria Atas Rencana Pendirian Pabrik Semen ( Studi Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah | Rekonstruksi Perjalanan Lembaga Pertanahan/Agraria (BPN RI dan STPN ) | ||||
| 2014 | Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Tanah Pertamakali di Kabupaten Magelang | Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI denganWarga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen, Provinsi Jawa Tengah | Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu | |||||
| 2014 | Demarjinalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat ( Studi di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah) | Strategi Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ( Studi Lokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau) | Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu | |||||
| 2014 | Penghidupan (Livelihood) Masyarakat Lokal yang Berkelanjutan Dalam Dinamika Kebijakan Akselerasi Investasi Pariwisata Di Pulau Lembeh, Provinsi Sumatra Utara( Topik Sosial Budaya) | |||||||
| 2013 | Pembangunan Minapolitan Berbasis Penataan Ruang Pesisir di Kabupaten Pekalongan | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah | Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform yang Tepat Sasaran Bagi Penerima Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah | Profil dan Valuasi Ekonomi Dampak Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur | Pengelolaan Penguasaan Tanah PT. Semen Gombong di Hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Ta nah Terlantar | Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan : Dinamika Konflik Pertanahan dalan Kasus Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara | ||
| 2013 | Larasita Sebagai Terobosan Pelayanan Pertanahan ? ( Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara) | Resistensi Masyarakat Terhadap Program Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen | Keakuratan Hasil Penilaian yang Tertuang di Dalam Peta Zona Nilai Tanah Dengan Nilai Pasar Tanah ( Studi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013) | Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan ( Studi di Kecamatan Sukareme, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ) | ||||
| 2013 | Penataan Sistem Tenurial Atas Sumber Daya Agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara | Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat dengan Menggunakan Program Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) | Kajian Kemungkinan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah BPN RI Sebagai Peta Tunggal Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan PNBP yang Berkaitan dengan Tanah | |||||
| 2013 | Kajian Hukum Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melaui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember | |||||||
| 2013 | Sebaran Sertifikasi Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Salatiga | |||||||
| 2013 | Tata Kuasa Sumberdaya Agraria (Studi di Desa-Desa Pinggiran Danau Rawa Pening) | |||||||
| 2013 | Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau – Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||
| 2013 | Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali | |||||||
| 2013 | Marine Kadaster di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung | |||||||
| 2013 | Sinergi Kantor Pertanahan Dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani ( Studi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa tengah) | |||||||
| 2012 | Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan-Kepulauan Riau | Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandagan di Desa Karangannyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purwerejo Provinsi Jawa Tengah | Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia | Analisis Kerentanan : Erupsi Merapi 2010 | ||||
| 2012 | Kearifan Lokal dan Kebijaksanaan Penguasaan Tanah (Implementasi Kebijaksanaan Taman Nasional Gunung Halimun Provinsi Jawa Barat) | Akuisisi Tanah Untuk Pangan dan Energi | Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21 | Dinamika Sosial Petani Salak Pasca Erupsi Merapi di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang | ||||
| 2012 | Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Perkebunan Rakyat,Akses Pasar,dan Jejaring Komoditas Internasional Sawit dan Karet | Dinamika Perjuangan Agraria Komtemporer di Indonesia | |||||
| 2012 | Operasionalisasi dan Efektivitas Pelayanan Pertanahan Berbasisis Web (Studi di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah) | Kebijakan Pertanahn pada tanah-tanah Pasca tambang Timah di Provinsi Bangka Belitung(Studi Di Kabupaten Bangka Tengah) | ||||||
| 2011 | Analisis Spatial-Analitik Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur | Distribusi Sumber Daya Agraria dan Prospek Demokrasi Lokal di Kabupaten Blitar | Reklamasi Tambang Timah di Bangka Belitung | Potensi Konflik Akibat Kebijakan Pertanahan bagi Petani Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Jember ) | Sintesis Hasis-Hasil Penelitian Sistematis 2009-2010 | |||
| 2011 | Dinamika Sosial Ekonomi Berbasis Agraria dan Upaya Rekonstruksi Desa Ngadagan | Perpektif Petani Miskin terhadap Program 7Pertanahan, Studi tentang Area Redistribusi T8anah dan Legalisasi Aset di Pesisir Pantai Kebumen | RUU Pertanahan | |||||
| 2011 | Strategi Penguasaan Tanah oleh Petani Miskin di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten | Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah oleh Petani Miskin di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo | Sicial-Economic Sustainibility Masyarakat Jambi dan Konservasi Hutan | |||||
| 2011 | Konsistensi Kepentingan Dalam Mensejahterakan Rakyat Miskin (Kajian Pertanahan di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah) | Pengorganisasian Petani Miskin untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Studi di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur) | ||||||
| 2011 | Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Petani Miskin Melalui Penguasaan dan Pemilikan Tanah | Dimensi Livelihood Masyarakat Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo | ||||||
| 2011 | Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang | Komersialisasi Pertanian dan Dampaknya Bagi Petani Miskin di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang | ||||||
| 2010 | Penetapan Batas Daerah sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi Kasus Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Kajian Spasial) | Peran tanah Dan faktor-faktor yang Mampengaruhinya Akses pada Tanah Bagi Petani Miskin | Pengembangan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil | Upaya Penerbitan tanah Terlantar dan Penanganan Ketimpangan Penguasaan Tanah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur | Institusinalisasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebagai Solusi yang Memberdayakan Masyarakat | Desa Ngadagan Kabupaten Purworejo Proses Perubahan Agraria | ||
| 2010 | Sistem Penguasaan tanah Masyarakat Adat dan Integrasinya dalam Hukum | Kebijakan Pemberian HGU dan Pengendaliannya | Perkembangan Konflik yang terjadi dan strategi Penyelesaian Konflik di Tapos Kabupaten Bogor | Tumpang Tindih Perundang-Undangan Keagrariaan | ||||
| 2010 | Pengembangan LARASITA untuk Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan, Batasan dan Kemungkinan | Integrasi Reforma Agraria dengan Rencana Pengembangan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar Jawa Timur | Inventarisasi Alas Hak Atas Tanah Sebagai Instrumen Penangkal Konflik Pertanahan(Studi Kasus di Kota Semarang) | Kearifan Tradisional Sebagai Basis Pembangunan Kerangka Marine Kadaster( Studi Kasus sasi Laut di Negeri Hukurila Kota Ambon Provinsi Maluku) | ||||
| 2010 | Administrasi Pertanahan Berbasis Masyarakat sebagai Penguatan Aparat Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan | Integrasi Reforma Agraria Dengan Rencana Pengembangan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tasik Malaya | ||||||
| 2010 | Keberlanjutan Sistim Penguasaan Tanah yang Berkepastian dan Berkeadilan (Studi Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap) | Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Terhadap Kehilangan Pangan di Daerah Pinggiran Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||||
| 2010 | Perkembangan Hak Ulayat Laut dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Kasus Ratatotok Muara dan Raratotok Timur- Minahasa) | Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Palangkaraya | ||||||
| 2010 | Hak-hak Masyarakat Atas Tanah Di Dalam Kawasan Tangkapan air( Studi Perlindungan Hak dan Sulusi Konflik Pertanahan Di Kabupaten Bintan) |
