It's better to be the only one, rather than the number one

BERAKHIR DI TEMON: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)

BERAKHIR DI TEMON: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)
179 Downloads

BERAKHIR DI TEMON: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk [New] Yogyakarta International Airport (YIA)

Penuylis: Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi & M. Nazir Salim

Halaman: xxiv + 198 hlm.

Penerbit: STPN Press, Oktober 2020

 

Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk YIA di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo secara administratif memang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik dari tingkat nasional,  provinsi,  hingga  kabupaten.  Tentu  dengan  upaya  (legalitas hukum)  “membuat  sesuai”  agar  proyek  pembangunan   bandara  terus berjalan.  Kesan   dipaksakan tidak bisa   dihindari  dan  telah  menjadi konsusmsi publik, karena di lokasi yang sama sebelumnya telah tercatat dalam   detail  tata   ruang   sebagai  kawasan   rawan   tsunami.   Namun rekomendasi dari pemerintah setempat menguatkan bahwa Temon sebagai lokasi pembangunan bandara telah sesuai dengan-revisi-RTRW. Dalam konteks prosedur telah dianggap sesuai, namun, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, seperti pemberitahuan rencana pembangunan (sosialisasi) yang seharusnya mengundang seluruh masyarakat di lokasi rencana pembangunan, namun pengakuan beberapa warga yang terdampak tidak langsung luput dari perhatian panitia, begitu juga dalam hal konsultasi publik yang seharusnya terjadi komunikasi dialogis atau musyawarah, faktanya tidakdemikian menurutwarga.

***

Secara keseluruhan perdebatan penentuan Temon sebagai lokasi bandara YIA berangkat dari argumen pokok yang dipermasalahkan: pertama, terkait prosedur pengadaan tanah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; kedua, pengabaian hak asasi manusia; ketiga, asas keterbukaan atau transparansi tidak tercapai karena warga tidak bisa menyampaikan keberatan secara bebas, keempat, konsultasi publik dianggap sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak; keUma, Tim Persiapan tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang memenuhi prinsip proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara para pihak.

Secara jelas sebenarnya argumen masyarakat yang mempersoalkan sebagian telah dimenangkan oleh pengadilan, namun banding yang kemudian membuat warga “dikalahkan”. Artinya, argumen yang diusulkan oleh masyarakat sangat masuk aka] dan bisa diterima oleh publik, bahwa penetapan Temon sebagai lokasi bandara YIA dianggap bermasalah. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengadaan tanah dan Angkasa Pura I.Pemerintah memang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. karena setiap pembangunan pasti ada yang dikorbankan, namun upaya memperkecil piramida korban harus terus diupayakan agar tercipta rasa keadilan.