It's better to be the only one, rather than the number one

Diskusi Pertanahan PPPM STPN Tahun 2022

Selasa, 5 April 2022, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional mengadakan diskusi pertanahan dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitigasi Terhadap Konflik Pada Pelaksanaan Dan Pasca Pengadaan Tanah”. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB bertempat di aula STPN Yogyakarta dalam bentuk daring dan luring.

Bertindak sebagai Keynote Speech adalah Bapak Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. (Ketua STPN Yogyakarta). Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa ada empat frase kunci atau empat tahapan dalam Pengadaan Tanah yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Kegiatan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat luas ada dalam tahap persiapan. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai obyek namun merupakan subyek dalam pembangunan ekonomi nasional. Konsultasi publik yang baik akan menghasilkan keseimbangan kepentingan antar para pihak sehingga meminimalisir potensi konflik. Pun demikian pasca pengadaan tanah perlu mendapatkan perhatian agar livelihood masyarakat pasca kegiatan pengadaan tanah dapat tetap terlindungi.

Kegiatan diskusi ini melibatkan beberapa narasumber yang kompeten dalam bidangnya, diantaranya Prof. Dr. Maria S.W. Sumarjono, S.H., M.C.L., M.P.A., Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM/ Anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI); Andi Kadandio, A.Ptnh., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Antonius Imbiri, S.H., M.T. Akademisi  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Selaku moderator yaitu Yohanes Supama, S.H., M.Hum. Peserta diskusi terdiri dari akademisi, praktisi, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap  Pengadaan Tanah.

Adapun beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber sebagai berikut: Konsultasi publik yang bermakna sebagai Upaya Perlindungan Subjek dan Objek Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pengalaman Lapangan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengadaan Tanah di Kota Bandung”, dan Lessons Learned Permasalahan Pengadaan Tanah yang Belum Terselesaikan yang Terjadi Selama ini. Satu pembicara yang tidak dapat menyampaikan materinya adalah Sarjita, S.H., M.Hum. yang sedianya akan menyampaikan tentang Usulan Solusi Penyelesaian Problem-Problem Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Hal ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan, kepentingan masyarakat terutama pihak yang berhak tidak boleh terabaikan. Keterlibatan masyarakat mulai dari persiapan pengadan tanah (konsultasi publik) sampai kesepakatan ganti rugi yang ditetapkan oleh tim penilai perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses pengadaan tanah dapat diatasi dan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *
*

Related Story