Tahun | Tata Ruang | Pengukuran & Pemetaan/Infrastruktur Keagrariaan | Hubungan Hukum dan Keagrariaan | Penataan Agraria | Pengadaan Tanah | Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah | Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah | Lain-lain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SISTEM INFORMASI WEBGIS UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN |
|||||||
2024 | ANALISIS PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH TELANTAR MELALUI REFORMA AGRARIA DI PROVINSI BANTEN | |||||||
2024 | KUALITAS INTEGRASI GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (Studi Relasi Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sragen dan Kabupaten Temanggung) | |||||||
2024 | RESIPROSITAS MULTI PIHAK DALAM PELAKSANAAN AKSES REFORM UNTUK MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH | |||||||
2024 | SEBAGAI INKLUSI MULTI ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Pesurungan Lor Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah) | |||||||
2024 | Hak Guna Usaha untuk Jasa Lingkungan Menggagas Peran Kementerian ATR/BPN dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim | EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA | ||||||
2024 | ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP POTENSI PENYERAPAN KARBON PADA TANAH HGU DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | REFORMA AGRARIA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN (STUDI DI DESA UJUNG GAGAK KECAMATAN KAMPUNG LAUT) KABUPATEN CILACAP | ||||||
2024 | EVALUASI KINERJA GTRA DALAM IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA (Studi Kasus Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat) | REFORMA AGRARIA UNTUK PANGAN YANG BERKELANJUTAN: PROSPEK PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMITRAAN MELALUI SKEMA FOOD ESTATE DI PROVINSI JAWA TENGAH STUDI DI KABUPATEN TEMANGGUNG DAN KABUPATEN WONOSOBO | ||||||
2024 | PENATAAN ASET REFORMA AGRARIA MELALUI REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA TANAH TIMBUL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN (STUDI DI LAGUNA SEGARA ANAKAN, KAB CILACAP) | |||||||
2024 | Rancang Bangun Sistem Digital sebagai Instrumen Pendukung untuk Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Obyek Redistribusi Tanah | Tipologi Permasalahan Legalisasi Bidang Tanah Transmigrasi di Provinsi Jambi dan Upaya Penyelesaiannya dengan Memanfaatkan Data Spasial | Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah | |||||
2024 | ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH (Studi di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, Di Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, dan di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong) | |||||||
2024 | Implementasi Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah oleh Masyarakat pada Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan | STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK AKSELERASI REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN BANYUWANGI | ||||||
2024 | PELAKSANAAN AKSES REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang) | |||||||
2024 | EVALUASI PROGRAM AKSES REFORM BERDASARKAN ANALISIS POTENSI EKONOMI: STUDI KASUS DI DESA KRAKITAN KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024. | |||||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 |
|||||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Studi Kasus Di Wilayah Bogor Dan Depok |
|||||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 Di Kantor Pertanahan: Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Dan Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Barat |
|||||||
2023 | Penanganan Dan Pendayagunaan Tanah Telantar Di Kota Salatiga (Studi Kasus Sertipikat Hgb An. Pt. Mega Safe Tyre Industry). | Upaya Mencari Solusi Kasus Pertanahan Empat Pihak Di Kota Administratif Salatiga (Sengketa Tanah Garapan Di Desa Noborejo Dan Cebongan Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga) | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 (Studi Di Malang Raya Dan Tulungagung) |
|||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 |
|||||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 (Studi Di Kanwil Bpn Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kantor Pertanahan Kab,Sidoarjo, Kantor Pertanahan Kab.Mojokerto Dan Kantor Pertanahan Kab,Jombang) |
|||||||
2023 | Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 |
|||||||
2023 | Kajian Pemanfaatan Sertipikat Dalam Rangka Meningkatkan Usaha Masyarakat Di Desa Wisata Gamplong, Kapanewon Moyudan , Kabupaten Sleman | |||||||
2023 | Sinergitas Program Reforma Agraria Dan Desa Mandiri Budaya Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di DIY | |||||||
2023 | Rancangan Pengembangan Paket Wisata Berbasis Sumberdaya Agraria dengan Memanfaatkan Konsep Business Model Canvas di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul | |||||||
2023 | Desain Sistem Kadaster Multiguna Basisdata Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) bagi Multipihak (Studi Kasus : Desa Gondangrawe, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (Ptsl - Pm) Di Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat | Perumusan Pengaturan Tanah Musnah Akibat Rob Di Kabupaten Demak Kondisi, Penyebab, Konsekuensinya | Akses Reform Dan Analisis Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah Dalam Rangka Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 | |||||
2023 | Pelaksanaan Konversi Tanah Druwe Di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali | Landreform Yang Belum Selesai: Pemetaan Persoalan Lahan Transmigrasi dan Penyelesaiannya di Tulang Bawang Barat, Lampung | ||||||
2023 | Validasi Peta Foto Sebagai Peta Dasar Pertanahan Dalam Rangka Akselerasi PTSL ((Studi Kasus Kantor Pertanahan Di Surabaya 1, Sampang dan Pamekasan) | Perumusan Pengaturan Tanah Musnah: Kondisi, Penyebab Dan Konsekuensinya ( Studi Kasus Penetapan Tanah Musnah Di Kabupaten Bogor ) | Kajian Pengelolaan Lahan Sekitar Perkebunan Sebagai Mitra Perusahaan Hak Guna Usaha (Studi Pada Lahan Hak Guna Usaha di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung) | Penanganan Warisan Persoalan Tanah (Land Legacy Issues) dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede | ||||
2022 | Sistem Kerja Aplikasi Online Single Submition (OSS) untuk berbagai layanan perijinan yang berkaitan dengan tata ruang | Best practices PTSL pada obyek tanah Ulayat di Kantor Pertanahan Kab Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat | Best Practices Pelaksanaan Penataan Wilayah Pesisir dan Pendaftaran tanah | Analisis Best Practices Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Kudus Melalui Konsep Konsolidasi Tanah | Analisis Praktik Terbaik (Best Practices) Penanganan Masalah Tumpang Tindih Pengusaan Pemilikan Tanah di Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha (HGU) dan Perhutani/Kehutanan | Sejarah kelembagaan agraria : perubahan, eksistensi, dan perjalanan kebijakan agraria, 1960-2024 | ||
2022 | Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Klaster K3 dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Dampak dan Upaya Penyelesaiannya | Konstelasi dan Peran Elit Adat dalam Penentuan Sistem Tenurial dalam Praktek Pengelolaan SDA Masyarakat Hukum Adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT | Optimalisasi Akses Reform Dalam Rangka Kesejahteraan Rakyat di Desa Rawajaya Kec.Bantarsari | Livelihood restoration dalam proyek pembangunan nasional: case study Pengadaan Tanah untuk PSN pengolahan minyak oleh Pertamina di Kabupaten Tuban | Kajian solusi atas status Penguasaan dan Kepemilikan Tanah-tanah di Sekitar Waduk Rawa Pening, Kabupaten Semarang | |||
2022 | Uji Validitas Peta Bidang Tanah (PBT) hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Faktor Penyebab dan solusinya | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri | Pembatalan Sertipikat Karena Kesalahan Administrasi “Studi Kasus Permasalahan 38 Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Salve Veritate Dengan Hak Milik No.4931/Cakung Barat Atas Nama Harto Khusumo Seluas 77.800 M². | |||||
2022 | Upaya peningkatan Kemanfaatan Basis Data PTSL Untuk Kepentingan Multiguna bagi Multipihak Melalui Pengembangan Multipurpose Kadaster di Kabupaten Boyolali | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul | Tipologi Sengketa Konflik Perkara Pertanahan, faktor penyebab dan solusinya di Dirjen 7 | |||||
2022 | Upaya peningkatan Kemanfaatan Basis Data PTSL Untuk Kepentingan Multiguna bagi Multipihak Melalui Pengembangan Multipurpose Kadaster di Kabupaten Nganjuk | Participatory Research Penyusunan Action Plan Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa/Kelurahan dan Analis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul 2 | ||||||
2022 | Upaya penyelesaian bidang-bidang tanah kluster K4 dalam rangka mempercepat perwujudan desa/kelurahan lengkap di Kabupaten Klaten | |||||||
2022 | Upaya penyelesaian bidang-bidang tanah kluster K4 dalam rangka mempercepat perwujudan desa/kelurahan lengkap di Kabupaten Cilacap | |||||||
2021 | Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan kebijakan penataan ruang pasxa terbitnya UUCK dan Solusinya di Kab. Cilacap | Perkembangan validasi data pertanahan dan layanan berbasis elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung | Layanan Elektronik Office: Sertipikat Elektronik dan Validasi Data Di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto | Dinamika Dan Akselerasi Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Di Kabupaten Semarang | Catatan Kelemahan, Kekuatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sebelum UU Cipta KerjaStudi Kasus Di Provinsi Jawa Barat | Layanan Elektronik Pertanahan Validasi Data, Kelembagaan Dan Kewenangan, Keamanan Sert Aalat Bukti Di Pengadilan | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur ) | |
2021 | Sinkronisasi Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Kebijakan Tata Ruang Daerah Studi Kasus: Kawasan Aerotropolis Yogyakarta International Airport (YIA) | Layanan Elektronik Pertanahan: Validitas Data, Kelembagaan Dan Legalitas Layanan Elektronik Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Dan Kantor Pertanahan Kota Blitar Propinsi Jawa Timur | Telaah atas layanan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Semarang | Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purworejo: Pengetahuan, Politik, Dan Implementasi Kelembagaan | Penilaian dan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah) |
||
2021 | Layanan Elektronik Pertanahan: Sertipikat Elektronik Dan Validasi Data Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Magelang | GTRA di Daerah Istimewa Yogyakarta | Catatan Kelemahan, Kekuatan Dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sebelum UU Cipta KerjaStudi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ) | ||||
2021 | Dinamika Dan Akselerasi Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Pacitan | Leadership Pertanahan Untuk Keberhasilan Program Strategis Nasional (Studi Di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah) |
||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Desa Girikarto Kecamatan Panggang) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Desa Tepus Kecamatan Tepus) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi di Kalurahan Candirejo Kepanewon Semin) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Di Kalurahan Bejiharjo Kecamatan Karangmojo) | |||||||
2021 | Solusi Sosio Ekologis Dalam Bingkai Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Kelurahan Kemadang Kecamatan Tanjungsari) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Di Kalurahan Kanigoro) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi Kasus di Kalurahan Jepitu Kecamatan Girisubo) | |||||||
2021 | Penelitian Pemetaan Potensi dan Pengembangan RA di Gunung Kidul (Studi di Kalurahan Nglanggeran dan Kalurahan Bleberan) | |||||||
2020 | Analisis Spasial Kesesuaian Antara LP2B Terhadap Penggunaan Tanah Saat Ini dan RTRW (Studi di Kabupaten Klaten) | Model Pelaksanaan Ptsl Menuju Pendaftaran Tanah Yang Berkualitas Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah) | Kepemilikan Tanah Bagi Warga Keturunan Tionghoa Di DIY | Menemukenali Problem dan Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Reforma Agraria dan Pelepasan Kawasan Hutan | Tipologi Impact Pasca Pembangunan Infrastruktur Bandara YIA di Kabupaten Kulnprogo | Pengalihan Ilegal Tanah Redistribusi Bekas HGU No. 1 PT Tratak di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang | Pemetaan Karakter dan Tipologi Konflik Pertanahan serta Solusinya di Indonesia (Studi di Jakarta dan jawa Timur) | Model Pembelajaran Bahasan Inggris di Kampung Pare, Kediri |
2020 | Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Informal Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Selokan Mataram Yogyakarta) | Piloting Penerapan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Online Pendaftaran Tanah di Kanro Pertanahan Tegal | Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik : Kesiaoan, Pelaksanaan, Kelebihan, Kendala dan Solusi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandung) | Problematika Reforma Agraria di Kabupaten Gunung Kidul DIY | Faktor-faktor Yang Menentukan Keberhasilan/ Kegagalan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Tanah Nagari (Studi di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat) | |||
2020 | Evaluasi Implementasi PTSL_PM dan Upaya Penyempurnaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ponorogo | Kewenangan Kraton Yogyakarta Dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di Kabupaten Bantul Pasca Berlakunya UU Keistimewaan | Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Sebagai Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur | Permasalahan Pasca Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Ekonomi Pengadaan Tanah di Jawa Timur | ||||
2020 | Piloting Penerapan dan Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL_SIAP Sebagai Instrumen Akselerasi PTSL Yang Berkualitas di Kabuaten Bantul dan Klaten) | Potensi Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumatera Barat | Identifikasi Lahan Masyarakat di Kawasan Hutan Menggunakan Citra Landsat di Kabupaten Banyuasin | Pemetaan Pemrasalahan Pengadaan Tanah Dan Solusinya di Indonesia | ||||
2020 | Kondisi Infrastruktur Geospasial Dasar Dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Menuju Kota Magelang Lengkap | Prospek Pembangunan Penatausahaan Pendafaran Tanah Sistem Publikasi Positif di Indonesia | Pola Konversi Penggunaan Lahan Untuk Zonasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di DIY, Indonesia | |||||
2020 | Metode Rapid Static Untuk Densifikasi Jaring Kerangka Horizontal Nasional (JHKN) Guna Keperluan Kadastral | |||||||
2019 | Uji Kesesuaian Peta Dasar Geo-KKP Magelang Terhadap Jaring Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) dan InaCORS | Karakteristik Tanah Adat/ Ulayat Di Indonesia (Studi di Provinsi Maluku) | Reforma Agraria : Tanah Obyek Reforma Agraria Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan | Best Practices dan Kendala Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Skala Besar dan Skala Kecil Serta Solusinya di DIY | ||||
2019 | Peran Surveyor Kadastral Berlisensi Dalam Program Strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap | Studi Karakteristik Dan Strategi Penguatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sumatra Barat (Relasi Kuasa Antara Hukum Negara Versi Hukum Adat Sumatra Barat) | Reforma Agraria : Threat Dan Treatment Untuk Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur) | Sistem Informasi Perubahan Nilai Tanah dan Nilai Kawasan Akibat Banjir ROB (Studi di Semarang) | ||||
2019 | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Konformitas dan Pabrikasi Tindakan Masyarakat (Studi di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. | Karakteristik Tanah Adat Di Indonesia Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dan Tanah Ulayat Di Nusa Tenggara Timur | Kajian Kondisi Penggunaan Tanah di Daerah Berlereng dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Syudi di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo | |||||
2019 | Metadata Pertanahan Dalam Kerangka Kebijakan Satu Peta (One MAP Policy) di Kota Surakarta dan Salatiga Provinsi Jawa Tengah. | Pengakuan Dan Perlakuan Tanah Adat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Bengkulu | Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat Akselerasi Penerapan Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat | |||||
2019 | Berbagai Persoalan Teknis dan Solusi Membangun Kadaster “Kota Lengkap” Di Kantor Pertanahan Kota Cirebon | Karakteristik Tanah Adat/ Ulayat Di Indonesia (Studi Di Provinsi Kalimantan Tengah) | ||||||
2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten dan Kota Magelang | Implementasi Pelaksanaan Reforma Agraria Di Provinsi Bengkulu | ||||||
2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun | Pemaknaan Tanah Swapraja Kraton Kasapuhan Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon. | ||||||
2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 Dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya I | |||||||
2019 | Penyusunan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Klater 4 dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Guna Mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap di Kabupaten Malang dan Kota Malang | |||||||
2019 | Membangun Basis Data Spasial-Tekstual Digital Terintegrasi untuk Kepentingan Layangan Online Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kota Cirebon) | |||||||
2018 | Multipurpose Cadastre : Peta Tematik Bidang Tanah dan Community Interest ( Studi di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah ) | Praktik Pengakuan Tanah Adat “Druwe Desa” dalam PTSL di Kabupaten Bangli Provinsi Bali | Hubungan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Kebijakan Reforma Agararia di Kabupaten Sigi | Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Utara Terhadap Eksistensi Tanah Adat Di Kota Solok Provinsi Sumatra Barat | Pembentukan Bank Tanah dan Permasalahnnya (Lokasi: Jakarta) | Konflik Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaandi Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang | ||
2018 | Studi Pengembangan Kadastre Multiguna di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah | Participatory Mapping : Relasi Kuasa dan Transmisi Nilai-nilai Pertanahan (studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dkk) | Progress dan Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia : Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria ( TORA) Pelepasan Kawasan Hutan. | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Persiapan Sebagai Dasar Penetapan Lokasi dalam Menekan Timbulnya Permasahan dan memperlamcar proses Pengadaan Tanah di Jawa Timur | ||||
2018 | Kajian Teknis,Yuridis, Dan Sosio Ekonomis PTSL, di Kota Bandung | Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pendaftaran Tanah (secara umum) Dan PTSL di Provinsi Lampung | Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan RTRW di Daerah Istimewa Yogyakarta | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Jawa Tengah ( Studi Kasus PLTU Batang dan Perluasan Bandara Adi Sumarmo Solo | ||||
2018 | Kajian Pilihan Kebijakan Antara Perhutanan Sosial Dan Reforma Agraria Dalam Rangka Menyelesaikan Penguasaan Tanah Di Kawasan Hutan Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau | Problematika Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kota Bandung Dan Kota Bogor, Jawa Barat | ||||||
2018 | Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Untuk Reforma Agraria di kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat | Kajian Urgensi Kualitas Dokumen Persiapan Sebagai Dasar Penetapan Lokasi dalam Menekan Timbulnya Permasalahan Dan Memperlancar Proses Pengadaan tanah Di Jawa Tengah | ||||||
2018 | Penataan, Penguasaan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Pasca Tambang Di Provinsi Bangka Belitung | Kajian Peranan Dokumen Perencanaan Dalam Menentukan Keberhasilan Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Jawa Timur(Kabupaten : Gresik,Sidoarjo, Pasuruhan, Probolinggo, Malang) | ||||||
2018 | Pengadaan Tanah Untuk Pembengunan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK), Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | |||||||
2017 | Pemodelan Tata Ruang Berkelanjutan Untuk Wilayah Pulau –Pulau Kecil ( Studi Kasus Pulau Masa Lembu, Kabupaten Sumenep Jawa Timur | Pemetaan Metode Fotogrametri Dengan Wahana UAV/Drone : Direct Georefenrencing dan Inderect Georefenrencing Untuk Base Map Geo-KKP Web (Studi di Desa Kudu dan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur | Pola Penguasaan Tanah Adat Talang Mamak ( Studi Kebijakan Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Provinsi Riau ) | Pengelolaan Penggunaan Lahan Pertanian Melalui Peran Kelompok Wanita Tani di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah | Pola Sebaran Nilai Tanah di Sekitar Bandara Haji Fisabilillah Sebelum dan Sesudah Pengembangan Area Bandara di Tanjung Pinang Kepulauan Riau | Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah di Atas Tanah Aset BPN Hak Pakai No23/S.1. ( Studi di Kecamatan Sukareme Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung | ||
2017 | Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah | Sertifikasi Tanah Untuk Akses Modal ( Peran Aktif Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen ) | Penataan Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan ( Studi Kasus di Perkebunan Gunung Mas PTPN VIII Kabupaten Bogor ) | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : Studi Kasus Perluasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros | Problematika Perbatasan Indonesia Timur-Timor Leste ( Studi Kasus Penyerobotan Tanah di Daerah Distrik Oecusse dengan Kabupaten Timor Tengah Utara ) | |||
2017 | Implementasi Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap | Penguasaan Tanah Pada Masyarakat Adat Samin | Dampak Konversi Penggunaan Tanah Pertanian Terhadap Swasembada Beras di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali | |||||
2017 | Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Utara | Restorasi Peran Tanah Sebagai Basis Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Petani ( Studi di Kabupaten Ponorogo ) | Menggagas Reforma Agraria dan Program Kepemilikan Tanah Komunal | |||||
2017 | Sertifikasi Tanah Lintas Sektor : Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup masyarakat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 | |||||||
2016 | Integrasi Penataan Ruang Penggunaan dan Pemanfaatan-Penguasaan dan Pemilikan (DKI Jakarta) | Pengaruh Deformasi Kerak Bumi Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional di Sulawesi Tengah | Penyelesaian Pendaftaran Tanah Adat dan Penataan Ruang(Kalimantan Tengah) | Sulusi Kebijakan atas Kendala Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Evaluasi Ketersedisaan dan Penguatan Penguasaan Ruang Terbukia Hijau di Kota Purbalingga | Penyelesaian Administrasi Penguasaan Tanah Batam | ||
2016 | Model Buffer Zone Antara Hutan Lindung dan Tanah Milik Guna Penataan Ruang yang Lestari ( Studi Kasus di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau ) | Deformasi Titik Dasar Teknik dan Dampaknya Terhadap Survei-Pemetaan Kadastral di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara | Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistimatik Lengkap | Pola dan Sebarab Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Tahun 2016 | Valuasi Ekonomi Potensi Kehilanggan Lahan Pertanian Akibat Rencana Detail Tata Ruang di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo | Hak Prioritas dan Penyelesainnya | ||
2016 | Pengelolaan Penggunaan Lahan Pada Tanah Adat Dalam Penataan Ruang di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah ( Kajian Berbasis Konsepsi Wilayah Tanah Usaha) | Dampak Deformasi Lempeng Bumi Terhadap Koordinat Titik Dasar Teknik di Pulau Ternate Provinsi Maluku Utara | Transmisi Sosial dalam Pemberdayaan Petani Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan | Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat | Mendengarkan Mereka yang “Kalah” : (Reaksi Politik Masyarakat Terdampak Atas Akuisisi Lahan Skala Luas di Pulau Padang ) | |||
2016 | Legalitas Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalaui Larasita di Kota Bandung | Pendorong Keberhasilan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Museum Kerajaan Jenggala Kediri ( Desa Pamenang, Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Jawa Timur ) | ||||||
2016 | Aplikasi Menejemen Mutu Terpadu ( MMT) Untuk Layanan Publik di Bidang Pertanahan ( Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Bandung ) | Asas Keterbukaan Dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah | ||||||
2016 | Penerapan Azaz Kontradiktur Delimitasi Pada Pendaftaran Tanah Pertamakali di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen | |||||||
2016 | Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Di Terbitkannya UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Perbandingan di Provinsi DIY dan Kabupaten Kebumen | |||||||
2015 | Konstribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kabupaten Kendal | Optimalisasi Jaring Referensi Satelit Pertanahan Menggunakan Metode Hydrid Positioning System di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur | Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 | Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Melalui Pemaduserasian Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah ( Studi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ) | Dampak Pembangunan “Simpang Lima Gumul” Terhadap Perkembangan Nilai Tanah dan Properti (Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur | Penetapan Tanah Terlantar di Tratak Batang, Provinsi Jawa Tengah | Analisis hukun Untuk Penyelesaian Sengketa Penguasaan tanah Antara Masyarakat Adat Pulau Rempang Dengan Otoritas Batam | Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria : Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria |
2015 | Kadaster Kelautan Multiguna (Tinjauan Aspek Informasi Geospasial ) | Kompabilitas Petani Saat Legalisasi Aset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali | Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah dan Sosial Ekonomi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar | Tukar Guling (Ruislag) Hak Pakai No 9/ Unggasan Pasca Putusan Peninjauan Kembali (PK) No 133 PK/PDT/2013(Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali) | Perbandingan Antara Kapital Gain Pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi di Kabupaten Klaten ( Periode 2005-2014) | |||
2015 | Eksistensi Tanah Eks Swapraja ( Studi Kasus Tanah Sunan Ground Surakarta) | Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pengan di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur | Konflik Agraria di PT Perkebunan Nusantara II Studi Kasus di Deli Serdang) | Body Of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan | ||||
2015 | Strategi Pertanahan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Petani (Studi di Desa Prigelan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ) | Pengadaan Tanah untuk Pembengunan bagi Kepentingan Umum Flyover dan Jalan Tol : Masalah dan Penyelesainnya pada Tahap Pra dan Pasca Konstruksi | ||||||
2015 | Eksistensi Hak Prioritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang ) | |||||||
2015 | Kajian Hukum Perbedaan Pendapat Tentang Keberadaan Hak Prioritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan | |||||||
2015 | Peran Perangkat Desa / Masyarakat dalam Penyelesaian Permasalahan Pemetaan Kadasteral di Kabupaten Grobogan | |||||||
2015 | Status Pemilikan dan Penguasaan Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah | |||||||
2014 | Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Tanah Masyarakat Adat | Pola Konversi Penggunaan Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Daya Dukung Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah | Valuasi Ekonomi Potensi Besarnya Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) di Kantor Pertanahan Tipe A,B, dan C Sebagai Akibat Belum Digunakannya Peta zona Nilai Tanah ( Studi di Provinsi Jawa Timur ) | Kajian Hukum Penyelesaian Tanah Hak Milik Terlantar Studi Kasus di Kabupaten Jember | Urgensitas Perspektif Agraria Bagi Penegak Hukum | Merancang Tipologi Kantor Pertanahan Berbasis Kebutuhan di BPN RI | ||
2014 | Persepsi Aktor Lokal Terhadap Kebijakan Pertanahan di Kabupaten Cilacap. | Penataan Pertanahan Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sumatra Utara ( Topik Legal-Administrasi) | Tumpang Tindih Hak dan Ijin atas Tanahdi Kota Tarakan | Sektoralisasi Kelembagaan Pertanahan/Agraria | ||||
2014 | Pemberian Hak Atas Tanah di Sekitar Bantaran Sungai Kalianyar ( Studi di Kecamatan Banjarsari di Kota Surakarta) | Kajian Spasial Untuk Penataan Pertanahan Pulau Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sumatra Utara (Topik Spasial) | Konflik Pengelolaan Sumberdaya Agraria Atas Rencana Pendirian Pabrik Semen ( Studi Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah | Rekonstruksi Perjalanan Lembaga Pertanahan/Agraria (BPN RI dan STPN ) | ||||
2014 | Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Implikasinya Terhadap Pendaftaran Tanah Pertamakali di Kabupaten Magelang | Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI denganWarga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen, Provinsi Jawa Tengah | Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu | |||||
2014 | Demarjinalisasi Petani oleh Kantor Pertanahan Melalui Pemberdayaan Masyarakat ( Studi di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah) | Strategi Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ( Studi Lokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau) | Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu | |||||
2014 | Penghidupan (Livelihood) Masyarakat Lokal yang Berkelanjutan Dalam Dinamika Kebijakan Akselerasi Investasi Pariwisata Di Pulau Lembeh, Provinsi Sumatra Utara( Topik Sosial Budaya) | |||||||
2013 | Pembangunan Minapolitan Berbasis Penataan Ruang Pesisir di Kabupaten Pekalongan | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah | Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform yang Tepat Sasaran Bagi Penerima Redistribusi di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah | Profil dan Valuasi Ekonomi Dampak Penambangan Batu Bara di Kalimantan Timur | Pengelolaan Penguasaan Tanah PT. Semen Gombong di Hubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Ta nah Terlantar | Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan : Dinamika Konflik Pertanahan dalan Kasus Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara | ||
2013 | Larasita Sebagai Terobosan Pelayanan Pertanahan ? ( Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara) | Resistensi Masyarakat Terhadap Program Redistribusi Tanah di Desa Waluyoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen | Keakuratan Hasil Penilaian yang Tertuang di Dalam Peta Zona Nilai Tanah Dengan Nilai Pasar Tanah ( Studi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013) | Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan ( Studi di Kecamatan Sukareme, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung ) | ||||
2013 | Penataan Sistem Tenurial Atas Sumber Daya Agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara | Pelaksanaan Legalisasi Aset dan Pemberian Akses Reform Kepada Masyarakat dengan Menggunakan Program Larasita (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) | Kajian Kemungkinan Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah BPN RI Sebagai Peta Tunggal Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan PNBP yang Berkaitan dengan Tanah | |||||
2013 | Kajian Hukum Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melaui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember | |||||||
2013 | Sebaran Sertifikasi Tanah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kota Salatiga | |||||||
2013 | Tata Kuasa Sumberdaya Agraria (Studi di Desa-Desa Pinggiran Danau Rawa Pening) | |||||||
2013 | Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pulau – Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||
2013 | Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali | |||||||
2013 | Marine Kadaster di Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung | |||||||
2013 | Sinergi Kantor Pertanahan Dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani ( Studi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa tengah) | |||||||
2012 | Tinjauan Normatif dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan-Kepulauan Riau | Resonansi Landreform Lokal Ala Desa Ngandagan di Desa Karangannyar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purwerejo Provinsi Jawa Tengah | Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia | Analisis Kerentanan : Erupsi Merapi 2010 | ||||
2012 | Kearifan Lokal dan Kebijaksanaan Penguasaan Tanah (Implementasi Kebijaksanaan Taman Nasional Gunung Halimun Provinsi Jawa Barat) | Akuisisi Tanah Untuk Pangan dan Energi | Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21 | Dinamika Sosial Petani Salak Pasca Erupsi Merapi di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang | ||||
2012 | Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Perkebunan Rakyat,Akses Pasar,dan Jejaring Komoditas Internasional Sawit dan Karet | Dinamika Perjuangan Agraria Komtemporer di Indonesia | |||||
2012 | Operasionalisasi dan Efektivitas Pelayanan Pertanahan Berbasisis Web (Studi di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah) | Kebijakan Pertanahn pada tanah-tanah Pasca tambang Timah di Provinsi Bangka Belitung(Studi Di Kabupaten Bangka Tengah) | ||||||
2011 | Analisis Spatial-Analitik Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur | Distribusi Sumber Daya Agraria dan Prospek Demokrasi Lokal di Kabupaten Blitar | Reklamasi Tambang Timah di Bangka Belitung | Potensi Konflik Akibat Kebijakan Pertanahan bagi Petani Miskin (Studi Kasus di Kabupaten Jember ) | Sintesis Hasis-Hasil Penelitian Sistematis 2009-2010 | |||
2011 | Dinamika Sosial Ekonomi Berbasis Agraria dan Upaya Rekonstruksi Desa Ngadagan | Perpektif Petani Miskin terhadap Program 7Pertanahan, Studi tentang Area Redistribusi T8anah dan Legalisasi Aset di Pesisir Pantai Kebumen | RUU Pertanahan | |||||
2011 | Strategi Penguasaan Tanah oleh Petani Miskin di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten | Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah oleh Petani Miskin di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo | Sicial-Economic Sustainibility Masyarakat Jambi dan Konservasi Hutan | |||||
2011 | Konsistensi Kepentingan Dalam Mensejahterakan Rakyat Miskin (Kajian Pertanahan di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah) | Pengorganisasian Petani Miskin untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Studi di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur) | ||||||
2011 | Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Petani Miskin Melalui Penguasaan dan Pemilikan Tanah | Dimensi Livelihood Masyarakat Desa Ngandagan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo | ||||||
2011 | Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang | Komersialisasi Pertanian dan Dampaknya Bagi Petani Miskin di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang | ||||||
2010 | Penetapan Batas Daerah sebagai Upaya Mencegah Konflik (Studi Kasus Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Kajian Spasial) | Peran tanah Dan faktor-faktor yang Mampengaruhinya Akses pada Tanah Bagi Petani Miskin | Pengembangan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil | Upaya Penerbitan tanah Terlantar dan Penanganan Ketimpangan Penguasaan Tanah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur | Institusinalisasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebagai Solusi yang Memberdayakan Masyarakat | Desa Ngadagan Kabupaten Purworejo Proses Perubahan Agraria | ||
2010 | Sistem Penguasaan tanah Masyarakat Adat dan Integrasinya dalam Hukum | Kebijakan Pemberian HGU dan Pengendaliannya | Perkembangan Konflik yang terjadi dan strategi Penyelesaian Konflik di Tapos Kabupaten Bogor | Tumpang Tindih Perundang-Undangan Keagrariaan | ||||
2010 | Pengembangan LARASITA untuk Penguatan Kapasitas Aparat dan Warga Desa di Pacitan, Batasan dan Kemungkinan | Integrasi Reforma Agraria dengan Rencana Pengembangan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar Jawa Timur | Inventarisasi Alas Hak Atas Tanah Sebagai Instrumen Penangkal Konflik Pertanahan(Studi Kasus di Kota Semarang) | Kearifan Tradisional Sebagai Basis Pembangunan Kerangka Marine Kadaster( Studi Kasus sasi Laut di Negeri Hukurila Kota Ambon Provinsi Maluku) | ||||
2010 | Administrasi Pertanahan Berbasis Masyarakat sebagai Penguatan Aparat Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan | Integrasi Reforma Agraria Dengan Rencana Pengembangan Wilayah dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tasik Malaya | ||||||
2010 | Keberlanjutan Sistim Penguasaan Tanah yang Berkepastian dan Berkeadilan (Studi Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap) | Konversi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Terhadap Kehilangan Pangan di Daerah Pinggiran Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||||
2010 | Perkembangan Hak Ulayat Laut dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Kasus Ratatotok Muara dan Raratotok Timur- Minahasa) | Evaluasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Palangkaraya | ||||||
2010 | Hak-hak Masyarakat Atas Tanah Di Dalam Kawasan Tangkapan air( Studi Perlindungan Hak dan Sulusi Konflik Pertanahan Di Kabupaten Bintan) |