It's better to be the only one, rather than the number one

KOLOKIUM PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI – PPPM

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2021 telah mengadakan kegiatan Kolokium Proposal Penelitian Mandiri yang dilakukan pada tanggal 16 September 2021 di Ruang Sidang PPPM. Acara ini memberikan kesempatan bagi peneliti yang akan turun lapang untuk menampilkan proposal yang telah dibuat.

Penelitian Mandiri merupakan salah satu format penelitian yang dikembangkan oleh PPPM dalam rangka menyalurkan aspirasi dan minat para dosen/ peneliti untuk menggali informasi mengenai suatu permasalahan. Pada penelitian mandiri, setiap dosen/ peneliti dapat dengan leluasa mengajukan proposal penelitian tentang berbagai hal yang diminati namun dengan tetap memperhatikan etika serta prosedur penelitian yang dikembangkan oleh PPPM.

Dalam kegiatan kolokium proposal penelitian mandiri ini, ditampilkan 3 (tiga) proposal penelitian dan 3 (tiga) tim peneliti. Ketiga proposal tersebut diantaranya:

  1. Konversi hak ata tanah adat di Provinsi DIY sebelum dan sesudah berlakunya UUK (UU No. 13 Tahun 2012 serta problematika hukumnya (Studi di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul Provinsi DIY) oleh tim peneliti: Sarjita, S.H., M.Hum, Dr. Rofiq Laksamana, S.H., M.Eng.Sc, Yohanes Supama, S.H., M.Hum, Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H dan Sugiasih, S.Si., MIDS., M.Eng;
  2. Perubahan Sosial Ekonomi Pasca Resetlemen Akibat Pembangunan Bandara YIA Kabupaten Kulon Progo oleh peneliti: Dr. Dra. Setiowati, M.Si, Dwi Wulan Titik Andari, A.Ptnh., M.Pd, Drs. Abdul Haris Farid, M.Si;
  3. Analisis Resiko Faktor Penilaian Ganti Nilai Tanah Pada Proyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum oleh peneliti: Sudibyanung, S.SiT., M.Si. dan Rosye V C CA., CPA(ASEAN)., M.Prop.St., S.E.Ak

Berlokasi di Ruang Sidang PPPM, acara yang berlangsung dari pukul 09.00 – 11.30 WIB ini berjalan dengan baik. Acara yang dipandu oleh Kepala PPPM Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H., M.H., tersebut menghadirkan Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. selaku reviewer yang memberikan komentar masukan penyempurnaan untuk perbaikan proposal yang ada. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Progress Report Penelitian Reforma Agraria di Gunung Kidul

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( PPPM ) Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2021 telah mengadakan kegiatan Progress Report yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 19 Agustus 2021. Acara ini memberikan kesempatan bagi peneliti yang telah turun lapang untuk menampilkan hasil yang sudah di peroleh.

Presentasi dilakukan oleh 9 tim dengan mengambil lokasi penelitian Kabupaten Gunung Kidul yang berfokus di Desa Girikarto, Desa Kanigoro, Desa Pucung, Desa Kemadang, Desa Giricahyo, Desa Bejiharjo, Desa Candi Rejo, Desa Tepus, Desa Bleberan dan Desa Nglangeran. Penelitian ini memperluas wawasan dalam hal potensi wilayah desa, gambaran umum pemerintahan desa, manfaat ekonomi dan sumber daya buatan, potensi perekonomian desa, BUMDES, potensi wisata dan lain lain.

Acara Progress Report ini berjalan dengan baik, para peneliti saling bertukar pikiran dan memberikan masukan yang membangun, serta diberikan arahan oleh reviewer yaitu Bapak  Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.  Seluruh kegiatan ini dilakukan menggunakan ZOOM dan prosedur kesehatan yang ketat. Tks

IKUTI … DISKUSI BULANAN PPPM STPN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Rabu, 30 Juni 2021 Jam 08.30 – 11.30 (secara on line)

Pembicara:

  1. Reny Windyawati, ST, M.Sc., Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian ATR/BPN (Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Daerah);
  2. Dr. Jawoto Sih Setyono, S.T., MDP., Akademisi Universitas Diponegoro (Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR);
  3. Dr. Sutaryono., Akademisi STPN (Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang: Dukungan Data Pertanahan dalam Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR).

Moderator:
Westi Utami, S.Si. M.Sc. (Akademisi STPN)

Call for Papers:
Silahkan kirim paper/artikel sesuai tema, paper/artikel terpilih dapat diterbitkan di jurnal STPN maupun Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Format artikel: https://drive.google.com/drive/folders/1Hx2I07Utz-Ou8bIo61eTQB8QsbEpsutP
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98165425287?pwd=OXF5NURaNnRiYS9TQW9DZGRZbnJVdz09

Meeting ID: 981 6542 5287
Passcode: STPN
Materi & e-Sertifikat

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Pagerharjo, Kepanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo

Salah satu bentuk perwujudan tridharma perguruan tinggi adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2021 ini, salah satu bentuk pengabdian masyarakat PPPM diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan Praktik Kerja Lapangan Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral STPN (PKL D1 PPK STPN).

Kegiatan pengabdian masyarakat di lokasi tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan pentingnya pemasangan patok batas bidang tanah yang berlokasi di 9 titik dengan sasaran 20 dusun yang berada di Desa Pagerharjo. Kegiatan penyuluhan ini dilaksakan pada tanggal 3 Mei 2021 serta melibatkan 20 (dua puluh) orang tim penyuluh yang terdiri dari dosen dan calon dosen di STPN.

Adapun pada kegiatan kedua, dilakukan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah warga serta konfirmasi atas peta kerja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan PKL. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Mei 2021 dengan berlokasi di 19 dukuh  dengan melibatkan 25 (dua puluh lima) orang supervisor yang terdiri dari dosen, calon dosen, dan tenaga teknis laboratorium.

Progress Report Penelitian Strategis PPPM

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Mei 2021 telah dilaksanakan kegiatan Progress Report Penelitian Strategis PPPM. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula STPN dengan melibatkan kurang lebih 64 (enam puluh empat) peneliti STPN yang terdiri dari dosen, calon dosen, maupun PPNPN tertentu. Pada acara kali ini, dipresentasikan 18 laporan perkembangan penelitian yang terbagi atas 5 (lima) tema besar diantaranya layanan e-office: sertipikat elektronik, Kelembagaan GTRA, Pengadaan Tanah sebelum pemberlakuan UUCK, Sinkronisasi pemanfaatan ruang Pasca UUCK, serta Leadership pertanahan. Bertindak sebagai reviewer tunggal adalah Ketua STPN Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. Dalam pembahasannya reviewer menyoroti tentang substansi laporan progress sekaligus memberikan arahan agar hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata atas kebutuhan lembaga.

Seri Diskusi Online ke-1

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 April 2021 Pusat Penelitian dan Pengabian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN) telah menyelenggarakan Diskusi Online Seri ke-1 yang bertema “PP No. 18 Tahun 2021 Sebagai Instrumen Untuk Mendorong Kepastian Hukum dan Iklim Investasi. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara PPPM-STPN dengan Pusat Studi Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang serta Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Ditetapkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK)  menjadi langkah maju sekaligus upaya pemerintah dalam mengatasi carut marutnya regulasi serta mendorong terciptanya iklim investasi. Keberadaan UUCK menjadi bentuk peraturan yang memiliki karakter omnibus law. Omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum[1]. Omnibus law bersifat lintas sektor yang sering ditafsirkan sebagai UU sapu jagat.

UUCK bertujuan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanah UUDNRI Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dalam upaya tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah mendorong terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam mendukung hal tersebut, Indonesia harus mampu menjadi target investasi para pengusaha dan investor yang menginginkan terciptanya iklim investasi yang kondusif. Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang carut marut diperkuat adanya egoisme sektoral antar instansi menjadi penghambat dalam mewujudkan hal tersebut. Keberadaan UUCK ditindaklanjuti pemerintah melalui penetapan sejumlah peraturan pemerintah yang bertujuan untuk menafsirkan dan merinci sehingga mempermudah pelaksanaannya di lapangan. Pada klaster pertanahan terdapat beberapa topik pembahasan yang diangkat diantaranya tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, tata ruang, tanah terlantar, dan bank tanah. Hal ini ditindaklanjuti melalui penerbitan sejumlah beleid yang berupa peraturan pemerintah diantaranya PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Keberadaan peraturan pemerintah ini diharapkan akan mampu menjadi payung hukum yang memberi kepastian hukum sekaligus mendukung terbangunnya iklim investasi yang baik.


[1] Muhammad Idris. Kompas.com dengan judul “Masih Bingung Apa Itu Omnibus Law?”, https://money.kompas.com/read/2020/02/18/160300026/masih-bingung-apa-itu-omnibus-law?page=all, diakses pada tanggal 13 April 2021 Pukul 08.56 WIB.

Pelaksanaan Kolokium Proposal Penelitian Strategis PPPM

Pada hari ini, Senin 15 Maret 2021 telah dilaksanakan kolokium atau seminar proposal dalam rangka pelaksanaan penelitian strategis PPPM tahun 2021. Kegiatan ini bertempat di ruang aula STPN dengan dihadiri kurang lebih 60 (enam puluh) orang calon peneliti.

Pada pelaksanaan kolokium proposal ini, dipresentasikan 5 (lima) proposal payung yang mengambil tema besar tentang layanan e-office: sertipikat elektronik, Kelembagaan GTRA, Pengadaan Tanah sebelum pemberlakuan UUCK, Sinkronisasi pemanfaatan ruang Pasca UUCK, serta Leadership pertanahan. Kelima jenis proposal payung ini diharapkan akan menjadi induk bagi pelaksanaan penelitian dengan tema tersebut di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam pembahasannya, Ketua STPN Dr. Senthot Sudirman menekankan potensi dan arti penting proposal payung ini dalam mewadahi pelaksanaan studi yang mendalam dan komprehensif di berbagai lokasi. Sehingga harapannya, rekomendasi hasil penelitian ini akan menjadi policy brief yang bermanfaat bagi lembaga.

Call for Proposal Penelitian Sistematis STPN 2016

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, pada penyelenggaraan Penelitian strategis tahun 2016 akan dikaji Tema Besar yaitu : Penguatan Hak Rakyat : Hak Adat, Hak Prioritas, Pengadaan Tanah dan Keadialan Tata Ruang di Indonesia. Adapun Tema Besar tersebut dibagi menjadi  6 (enam) sub-tema yang terdiri dari (1) Solusi Kebijakan, dan Kendala Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; (2) Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematik; (3) Integrasi Penataan Ruang : Penggunaan dan Pemanfaatan – Penguasaan dan Pemilikan; (4) Penyelesaian Pendaftaran Tanah Adat dan Penataan Ruang; (5) Hak Prioritas dan Penyelesaiannya; dan (6) Penyelesaian Penguasaan Tanah Batam> Keseluruhan tema direncanakan akan diteliti oleh 6 (enam) tim yangterdiridari Peneliti Internal STPN bersama Penelliti Mitra.

Dalam rangka kegiatan tersebut, dengan ini kami membberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat melalui sistem kompetisi. Rangkaiankegiatan terdiri dari penyusunan proposal, seminar proposal, penelitian lapangan, semiar progress report, dan seminar hasil. Seluruh kegiatan akan terjadwal mulai Juni hingga Oktober 2016.

Term of Reference dari kegiatan penelitian sistematis diunduh melalui link di bawah :

TOR Penelitian Sistematis 2016

Penelitian Sistematis 2015

Ide dan gagasan topik penelitian Sistematis tahun ini (2015) diawali dari sebuah diskusi dan lontaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada saat menghadiri “Kuliah Umum dan Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional” pada tanggal 5 Maret 2015. Menteri ATR/BPN melontarkan persoalan-persoalan yang sedang dikerjakan dan dihadapi oleh lembaga yang membutuhkan respon dan masukan dari berbagai pihak. STPN di sisi lain sebagai salah satu lembaga yang dianggap layak untuk mendapatkan kehormatan dalam memberikan pertimbangan dan masukan yang konstruktif untuk lembaga, khususnya kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh Kementerian ATR/BPN demi kepentingan masyarakat luas. Dari tantangan Menteri ATR/BPN di atas kemudian terjadi diskusi dan dialog panjang yang kemudian dituangkan dalam topik-topik penelitian Sistematis 2015, yakni terkait beberapa kasus yang terjadi di Kementerian ATR/BPN seperti PTPN II, Otorita Batam, Ruilslag Bali, Problem Pengadaan Tanah, Sistem Tenurial Adat, dan satu tema yang secara spesifik diusung untuk kepentingan lembaga STPN yakni Body of Knowledge Ilmu Agraria. Secara spesifik, lembaga menyadari, ada banyak persoalan (konflik) yang terkait dengan tanah dan sudah berjalan puluhan tahun belum berhasil diselesaikan, terutama tentang konflik klaim antar para pihak. Dan kini muncul/potensi persoalan baru sebagai akibat dari masifnya Kementerian ATR/BPN yang menjadi ujung tombak di dalam Pengadaan tanah untuk Kepentingan Pembangunan.

Dari beberapa literatur dan studi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, persoalan “akut” dalam ranah agraria didominasi oleh pertentangan klaim antara para pihak yang masing-masing memperebutkan hak atas tanah (Afrizal dkk, 2007, Lucas, 2013). Dibanyak tempat muncul berbagai persoalan terkait hal di atas yang diakibatkan dari sebuah proses kebijakan negara, eksploitasi pengusaha, dan persoalan-persoalan yang “diproduksi” oleh sekelompok masyarakat tertentu. Persoalan tersebut tentu harus dilihat secara detail kasus perkasus jika sebuah kebijakan akan diambil. Akan tetapi, detail bukan berarti harus memahamai secara rigit semua persoalan, sehingga menjadi sebuah alasan tidak adanya sebuah kebijakan yang diambil. Setidaknya usaha pemetaan persoalan, pemahaman logika hukum dan masyarakat akan memberikan kemudahan bagi pengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Penelitian/studi yang dilakukan ini digagas dengan tujuan yang jelas, yakni agar negara mampu memberikan keputusan yang jelas dan tegas sekaligus mengantisipasi berbagai potensi munculnya persoalan baru antara negara vs rakyat di dalam setiap kebijakan-kebijakan tentang pertanahan yang dikelurkan. Setidaknya, harapan itu selalu dijaga oleh kampus sebagai pemegang norma dan nilai-nilai yang diilhami oleh nilai dan keadaban masyarakat. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dituntut untuk menjawab sekaligus memproduksi ide dan gagasan cerdas dibidang kajian agraria (penelitian), dan terus mengupayakan mendisain rencana kajian secara komprehensif dalam konteks menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.

Terkait dengan gagasan dan upaya mencari alternatif solusi penyelesaian, hasil penelitian ini memncoba memetakan di dalam tiga topik (penyelesaian persoalan pertanahan, Sistem Tenurian Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria) dengan enam judul penelitian dan mengambil beberapa lokasi penelitian, yakni Batam, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur. Pada lima wilayah tersebut telah dilihat berbagai persoalan secara mendalam terkait problem yang muncul di lapangan dengan berbagai pendekatan dan disiplin ilmu.

Pertama, Lokus Batam (Kepri). Penelitian ini terkait konflik penguasaan tanah antara masyarakat adat Pulau-pulau Rempang Galang dengan Otorita Batam/Badan Pengelola Batam. Keterangan masyarakat adat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat adat Pulau-pulau Rempang Batam (Himat Purelang), mereka telah mengelola tanah tersebut (Tanah Negara) selama puluhan tahun, akan tetapi tidak bisa meningkatkan status tanah olahannya menjadi hak milik. Hal ini menurut klaim masyarakat, di atas tanah tersebut telah terbit HPL untuk Otorita Batam/Badan Pengelola Batam sejak 1993, padahal sebenarnya HPL dimaksud belum pernah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa klaim Himad Purelang yang mengaku menguasai dan memiliki tanah, faktanya demikian, akan tetapi di lapangan lokasi klaim tersebut berada di kawasan hutan, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang selama ini dituntut untuk mengeluarkan sertipikat hak kesulitan, karena secara administrasi dan hukum, kawasan hutan bukan menjadi objek Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Sementara, Kampung Tua yang juga bermasalah, dari bukti dan peninggalan cagar budaya, vegetasi, dan sejarah, keberadaannya sudah ada sebelum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, sehingga masyarakat Kampung Tua yang menuntut tanahnya dikeluarkan dari Hak Pengelolaan BP Batam secara hukum dapat dibenarkan. Untuk konteks ini, Kementerian ATR/BPN bisa lebih jauh menindaklanjuti karena warga faktanya warga masyarakat telah menguasai sebelum terbit HPL sebagaimana dklaim oleh BP Batam. Sialnya, status Kampung Tua masuk areal Hak Pengelolaan yang keputusannya dikeluarkan oleh Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, sehingga otoritas Kementerian ATR/BPN tidak bisa begitu saja mengeluarkan HPL dimaksud.

Beberapa sumber menunjukkan bahwa apa yang diperebutkan antara pihak Otorita dan masyarakat adalah sebuah wilayah dengan status kawasan hutan, dengan demikian dibutuhkan terobosan atau pendekatan lain dalam penyelesaiannya. Sebagian eksisting lahan telah menjadi garapan masyarakat, tentu negara harus segera membantu menyelsaikan dengan pendekatan-pendekatan baru, termasuk menggunakan Keputusan Bersama Empat Menteri Tahun 2014. Yang menjadi persoalan justru keberadaan Batam yang berbeda denga tempat/wilayah lain sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan satu persoalan yang terkait pada tiga ranah: BP Batam, Pemda dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Kedua, persoalan di Sumatera Utara. Kasus eks PTPN II adalah persoalan klaim antara masyarakat/penduduk dengan PTPN II, akan tetapi kasus ini dianggap cukup rumit. Menurut beberapa sumber (Afandi, 2013) persoalan mendasarnya adalah klaim masyarakat dan klaim PTPN II di atas tanah yang diduduki oleh kedua belah pihak. Satu sisi, PTPN II mengklaim tanah yang diduduki masyarakat adalah tanah HGU milik PTPN II karena masih dalam status aset PTPN II (Aset BUMN), di sisi lain disebutkan sebagian HGU PTPN II berdiri di atas tanah warga masyarakat yang telah dilepaskan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Situasi ini terus saja berlangusng tanpa penyelesaian, sehingga menimbulkan banyak kerugian termasuk korban jiwa.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan, sumber permasalahan konflik perkebunan tanah eks HGU PTPN II dimulai sejak masa kolonial Belanda dimana hak konsesi yang diberikan atas tanah perkebunan tidak diusahakan secara maksimal sehingga di dalamnya terdapat garapan masyarakat, permasalahan semakin meluas ketika Nasionalisasi dilakukan terhadap perkebunan-perkebunan di Indonesia tanpa mengindahkan adanya tanah garapan masyarakat yang ada di dalamnya. Adanya pengeluaran terhadap tanah HGU PTPN II menjadi tanah eks. HGU PTPN II seluas 5873,06 Ha melalui SK Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor 10/HGU/BPN/2004 dengan syarat sebelum dilakukan redistribusi harus ada pelepasan Asset menjadi kendala dan konflik tanah semakin meluas. Hingga saat ini izin pelepasan asset belum keluar sementara okupasi terhadap tanah eks. HGU PTPN II dan okupasi terhadap tanah HGU aktif PTPN II semakin meluas. Terbitnya UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan pihak yang terlibat dalam konflik sangat banyak mengakibatkan konflik tidak segera terselesaikan. Benturan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut semakin mempersulit penyelesaian Konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II.

Hasil temuan lapangan mengatakan, subyek yang terlibat dalam konflik PTPN II sangatlah luas dengan kekuatan sangat besar dan beraneka ragam. Aktor-aktor yang “bermain” meliputi: petani penggarap, masyarakat, developer, kelompok tani, LSM, Karyawan PTPN, Pemerintah, spekulan tanah dan pihak swasta. Faktanya, secara fisik di lapangan obyek tanah eks HGU PTPN II sudah menjadi pemukiman, tanah pertanian, kawasan bisnis, kawasan perdagangan dan kawasan industry. Semua kelompok di atas realitasnya terlibat di dalamnya.

Jalan penyelesaian yang penting dna segera untuk diambil pada tanah bekas HGU PTPN II adalah dengan melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, dimana koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan terbitnya Keputusan Presiden khusus menangani konflik Tanah perkebunan eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara. Melalui upaya ini diharapkan izin pelepasan asset segera terbit sehingga terhadap tanah eks. HGU seluas 5873,06 Ha dapat segera diredistribusi (sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN) kepada pihak yang berhak sesuai dengan Keputusan perundang-undangan.

Ketiga, Lokus Bali. Di Bali, muncul sebuah kasus yang berpotensi merugikan negara (Kementerian ATR/BPN) yakni kasus Ruilslag (tukar guling) tanah HP nomor 9/Ungasan antara BPN RI dengan PT Marga Srikaton Dwi Pratama. Persoalan ini murni menjadi ranah kajian hukum sehingga tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menjawab problem konkrit yang dihadapi lembaga dan bagaimana menyelesaikan secara cepat dan tepat. Layaknya studi atas sengekta perkara, studi bertujuan memahami secara persis duduk perkara yang terjadi sekaligus prosesnya serta dengan cara apa atau tindakan hukum apa yang tepat untuk segera diambil agar tidak semakin merugikan para pihak.

Temuan lapangan menunjukkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan tukar-menukar HP 09/Ungasan apabila memperhatikan Surat Menkeu No. 350/KMK.03/1994, masih dalam tahap Pra Ruilslag. Status tanah HP.09/Ungasan dari Aspek Keperdataan adalah syah secara hukum dan menuju Tahap Persiapan Ruilslag. Sementara Asset Tanah HP 09/Ungasan adalah milik T.I, mengingat setelah dijadikan objek perkara di Peradilan Umum (Perdata/Pidana) sebanyak 10 perkara sengketa kepemilikan, dinyatakan sebagai milik T.I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 567/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 September 2006. Sedangkan prosedur penerbitan Sertipikatnya sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan MA RI Nomor Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 08/PK/TUN/2005 tanggal 28 Desember 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 32.K/TUN/2000 jo. Nomor 132/G.TUN/1999/PT.TUN.SBY jo. Nomor 65/G.TUN/1999/PTUN. Dps.

Kempat, lokus Kalimantan Tengah. Kajian ini pada awalnya ingin melihat persoalan Pendaftaran Tanah di kawasan hutan. Tema ini dianggap penting karena banyaknya wilayah hutan yang sudah diduduki oleh masyarakat namun tidak bisa didaftarkan sebagai hak milik. Akan tetapi kemudian mengalami pergeseran fokus karena untuk masuk ke tema pendaftaran kawasan hutan tidak kalah penting memahami terlebih dahulu sistem tenurial adat yang berlaku bagi masyarakat Adat itu sendiri, dalam hal ini kajian I Gusti Nyoman Guntur, dkk. tentang masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Studi ini menemukan beberapa hal yang menarik yang menjadi bagian dari sistem penguasaan dan pengelolaan tanah bagi masyarakat adat. Penguasaan tanah yang berasal dari hutan primer oleh masyarakat adat Dayak diawali dengan suatu ritual adat. Pembukaan hutan dan pemanfaatannya secara tradisional sehingga muncul hak adat atas tanah yang kemudian diatur dan dilindungi secara hukum. Bagi masyarakat adat Dayak, keberadaan tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitasnya, hal ini tercermin pada pola pemanfaatan tanah secara langsung dan atau melalui pengolahan tanah. Selain sebagai sumber ekonomi, hutan bagi masyarakat Dayak juga merupakan basis kegiatan sosial, budaya, politik dan spiritual guna memenuhi kebutuhan bersama (komunitas) atau kebutuhan individu dan keluarga.

Pada konteks ini, negara telah melakukan klaim atas tanah adat sebagai hutan negara lewat peta dan rencana TGHK 1982 melalui otoritas Kementerian Kehutanan. Klaim ini sudah jelas akan menimbulkan persoalan karena masyarakat adat sebagai sebuah komunitas membayangkan wilayah atau hutan yang dikuasai adalah rumah sekaligus ruang hidupnya. Apalagi penentuan—klaim—hutan negara tanpa melibatkan pemangku kepentingan adat, pemerintah setempat, dan masyarakat lokal. Klaim di atas berpotensi menimbulkan ketidakpastian kawasan hutan dan tenurial (terkait hak-hak legal atas tanah masyarakat adat Dayak) yang selama ini sudah menjadi wilayah penguasaan dan pengelolaannya. Seharusnya, negara secara nyata hadir dalam upaya mendefinisikan ulang ruang hidup masyarakat atas tanah adat dalam kawasan hutan. Dengan begitu diharapkan dapat melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan/kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat adat Dayak itu sendiri. Dalam nuansa itulah, semestinya negara melindungi dan mempertahankan keberadaan hak-hak ulayat masyarakat adat (Dayak), serta mempermudah implementasi dalam pendaftaran hak atas tanahnya jika hal itu dikehendaki oleh masyarakat adat itu sendiri.

Kelima, Problem Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Tema ini tidak baru, akan tetapi, menjadi strategis dan penting karena gencarnya pembangunan dengan kebutuhan tanah yang besar haruslah secara terus menerus dikontrol oleh semua komponen agar cara-cara yang digunakan oleh negara dalam pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Pada konteks ini, relevansi kajian tidak semata-mata bagaimana melihat produk hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam mengatur pengadaan tanah, tetapi juga bagaimana menemukan solusi terbaik dalam setiap pengadaan tanah agar terjadi sebuah proses yang adil bagi para pihak. Negara harus “bertanggung jawab” terhadap nasib warganya pasca pengadaan tanah. Problem ini seiring sejalan dengan kendala yang dihadapi birokrasi dalam pengadaan tanah yang mengalami keterlambatan dalam pembebasan lahan, sehingga terkadang jalan pintas diambil untuk memudahkannya.

Persoalan utama dalam temuan penelitian ini adalah kendalam pelaksanaan sebagai akibat dari beberapa persoalan yang mendasar, dari mulai pemahaman masyarakat tentang pembebasan lahan, sosialisasi yang masih menjadi problem primer, kerja-kerja birokrasi yang mengalami pelambatan akibat sistem kerja yang tidak fungsional, ganti rugi, dan problem pasca pembebasan. Dari keseluruhan problem di atas, akibat yang ditimbulkan adalah pelambatan pada semua proses dalam pembebasan lahan yang berakibat pada melambatnya target-target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Keenam, Merumuskan Body of Knowledge Ilmu-ilmu Agraria. Setelah tahun lalu (2014) memulai pemetaan dengan penelitian “Ilmu Agraria Lintas Disiplin”, tahun ini melajutkan dengan titik pijak yang sama, yakni upaya merumuskan Body of Knowledge Ilmu-ilmu Agraria. Penelitian ini dianggap penting karena berbagai kajian dan telaah yang dilakukan oleh para peneliti meyakinkan STPN bahwa penting untuk merumuskan apa sebenarnya ilmu agraria itu dan bagaimana cara kerjanya. Kajian ini dianggap sangat urgent bagi kebutuhan kelembagaan STPN yang secara terus menerus dan konsisten melakukan penelitian-penelitian di bidang agraria. Kerja-kerja akademis tersebut dianggap penting bagi lembaga agar rumpun ilmu agraria bisa dilihat secara jelas sebagai ilmu atau bagian dari cabang ilmu lain. Merumuskan kajian tersebut dianggap sebagai keharusan agar STPN beridri di atas fondasi pengetahuan yang kokoh.

Pentingnya body of knowledge karena ia dianggap sebagai fondasi untuk meletakkan sebuah profesi berdasar atas pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Greenfeld J (2010) menyatakan bahwa body of knowledge profesi perlu dirumuskan karena akan dapat: (1) untuk merumuskan ruang lingkup profesi, (2) mendapat pengakuan untuk keperluan pendidikan tinggi, (3) untuk kepentingan bisnis, dan (4) untuk pengembangan beasiswa profesi, (5) untuk mempromosikan profesi, dan (6) untuk pembeda kontribusi substantif. Keempat faktor pertama merupakan faktor internal sedangkan sisanya merupakan faktor eksternal.

Demikian secara singkat gambaran hasil dari laporan penelitian Sistematis 2015 yang kami sajikan dalam bentuk publikasi buku yang dapat diunduh melalui tautan berikut

 https://www.academia.edu/22028453/Problem_Agraria_Sistem_Masyarakat_Adat_dan_Body_of_Knowledge_Ilmu_Agraria-Pertanahan_Hasil_Penelitian_Sistematis_STPN_2015_

 

 

PENELITIAN STRATEGIS TAHUN 2015

Penelitian Strategis Tahun 2015 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN), tema yang diangkat dalam kegiatan penelitian Strategis PPPM-STPN adalah ‘Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria’. Tema ini dipilih untuk membingkai judul-judul penelitian yang diarahkan terutama untuk memperkaya bahan ajar melalui updating isu-isu kontemporer di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam upaya meng-upgrade pemahaman atas isu-isu terbaru, tema ini juga disesuaikan dengan hasil Rakernas BPN  tahun 2015 sehingga menjadi satu kesatuan yang memiliki benang merah. Penelitian di tahun 2015 ini dilaksanakan dengan mekanisme  call for proposal yang menghasilkan 17 judul penelitian terseleksi yang terdiri dari 14 judul penelitian yang dilaksanakan dengan skema pendanaan dari DIPA STPN dan 3 judul penelitian yang dilakukan secara swadana oleh tim peneliti sendiri. Kesemuanya dilakukan dengan mekanisme alur penelitian sebagaimana prosedur operasional penelitian di PPPM.

Berikut judul penelitian tersebut :

  1. “Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Pada Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat”.
  2. “Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur”.
  3. Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kabupaten Kendal.
  4. “Perbandingan Antara Capital Gain Pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Laju Inflasi Di Kabupaten Klaten (Periode 2005-2013)”.
  5. Eksistensi Hak Prioritas dalan Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang).
  6. Sejarah Kelembagaan Agraria, Dari Kementrian Menjadi Direktorat Jendral, 1961-1970an.
  7. Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
  8. Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Prioritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan.
  9. Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Pada Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  10. Relasi  Kuasa  Dalam  Pemberdayaan  Petani (Studi  Strategi  Pertanahan Pemerintah  Desa  Prigelan Kecamatan  Pituruh  Kabupaten  Purworejo).
  11. Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Aset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Studi Di Desa Seboto, Kec. Ampel, Kab. Boyolali).
  12. Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kebupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
  13. Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks Pt. Perkebunan Tratak Batang.